Sengketa Perbatasan Warga Margo Bhakti

atusan warga Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, OKI, kemarin melakukan aksi demo ke Pemkab OKI. Mereka menuntut pejabat menyelesaikan masalah tapal batas antara Desa Margo Bakti dengan Pematang Panggang. ‘’Kami minta Pemkab OKI tegas, karena warga sudah resah,” kata juru bicara (jubir) warga, Akhmad.
Dikatakannya, warga Margo Bakti meminta Pemkab OKI tegas merealisasikan SK Bupati OKI nomor 280/2002 tentang batas wilayah Desa Margo Bakti dengan Desa Pematang Panggang. “Selama ini SK tersebut sama sekali tak direalisasikan di lapangan,” ungkapnya.
Sebagai bukti, lanjutnya, sebanyak 9 titik di dua desa tersebut belum digali. ‘’Kita masih kebingungan untuk menentukan tapal batas masing-masing desa,’’ ujarnya.

Ironisnya, kondisi ini sering dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab untuk mencuri kelapa sawit di kebun di daerah sengketa. “Kami tak bisa berbuat apa-apa, karena belum jelas kebun tersebut milik siapa dan masuk kawasan mana,‘’ujarnya.
Pantauan di lapangan, ratusan aparat kepolisian Wakapolres OKI Kompol M Rendra Salipu SIk didampingi Kasat Pol Pol PP OKI Sofian Akhmad SSos mengamankan lokasi demo.
Perwakilan warga diajak berdialog dengan Asisten I H Nehru dan pejabat lainnya. Pemkab OKI mengaku belum bisa memastikan kapan akan merealisasikan pembangunan tapal batas tersebut, karena masih menunggu dana. ‘’Kita ingin berdialog dulu dengan masyarakat di dua desa agar tak ada yang komplain di kemudian hari,” ujarnya yang meminta warga bersabar

Sungai Mesuji tercemar Limbah Kelapa Sawit

Sungai Mesuji yang tercemar oleh limbah pabrik sawit, hingga kini belum ada solusinya. Warga Desa Sungai Sodong mengaku sudah gerah dengan sikap perusahan yang terkesan mengabaikan keberadaan sungai itu sebagai kebutuhan pokok warga setempat.

Senin (23/8) kemarin, dilakulan pertemuan antara manajemen PT Mutiara Bunda Jaya (MBJ) Sampoerna Grup dengan warga yang difasilitasi oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten OKI.

Namun pertemuan ini dibatalkan, karena perusahaan hanya diwakili oleh manajer humas yang dinilai tidak bisa mengambil keputusan.

Warga Desa Sungai Sodong menegaskan, perusahaan agar memberikan kompensasi kepada masyarakat Desa Sungai Sodong sama seperti Desa Pematang Panggang yang sebelumnya sudah menerima bantuan sosial.

Sedangkan pihak perusahaan mengatakan, limbah cair yang dihasilkan masih dalam ambang batas. Namun sampel air sungai yang diperiksa melalui laboratorium Balai Besar di Palembang hasilnya zat yang terkandung dalam air melampaui ambang batas normal.

“Hasil pemeriksaan air oleh Balai Besar Laboratarium Kesehatan Palembang No.LA.00.02.1080 tgl 11 November 2010 bahwa air Sungai Mesuji itu tercemar,” kata tokoh masyarakat Desa Sungai Sodong, Ir Cican Syafei.

Sementara itu Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) OKI, Silvia Sahara di dampingi Kabid Pemantauan Lingkungan, Akhmad Kartono mengaku, pihaknya tidak memiliki laboratorium, sehingga sampel Sungai Mesuji itu diperiksa dan diuji di Palembang.

Sedangkan Humas PT MBJ, Wahyu Widodo mengatakan, hasil pertemuan itu akan segera dilaporkan kepada pimpinan perusahaan

Samsat Tugumulyo

Kepala Dispenda Provinsi Sumsel, Selamat Bamim mengatakan, target pajak daerah yang tercatat di Dispenda Sumsel hingga 17 Desember 2010 kemarin, sudah mencapai 96 persen dari target yang sebesar Rp1,2 Triliun.

“Kita optimis dapat mencapai target 100 persen di akhir tahun, tapi jika dibandingkan tahun lalu realisasi pajak khususnya dari PKB dan BBKB meningkat, karena itu tergantung pertambahan kendaraaan di Sumsel,” katanya, diwawancara di kantornya, kemarin Senin (20/12)

Menurutnya, berbagai cara dilakukan pihaknya untuk mencapai target realisasi pajak dareah, khususnya PKB dan BBNKB, seperti pelayanan drive thru, selain itu pihaknya juga menjemput bola melalui pendirian samsat pembantu di perbatasan provinsi, seperti di Tugumulyo, Belitang dan juga di Bayung Lincir.

“Kita membuka samsat pembantu itu untuk mendekatkan pelayanan ke wajib pajak, contoh untuk di Kecamatan Tugu Mulyo Lintas Timur wajib pajak tidak perlu lagi membayar ke Kayuagung karena ada kantor samsat pembantu di pasar Tugumulyo itu, tapi induknya di Kayuagung. Samsat pembantu ini juga terpadu, ada personel dispenda, jasa raharja, bank dan kepolisian,” katanya.

Begitu juga di daerah Belitang dan sekitarnya sudah ada samsat pembantu sehingga wajib pajak di daerah Lempuing, Pematang Panggang dan lainnya tidak perlu jauh-jauh ke Martapura.

“Samsat pembantu lainnya ada di Bayung Lincir perbatasan Jambi jadi wajib pajak tidak perlu lagi ke Sekayu, kita memang mendirikan samsat pembantu seperti di perbatasan provinsi, di Bayung Lincir sudah ada sejak tahun 2006, di Belitang sudah dibuka sekitar Agustus 2009 kalau di Tugu Mulyo sekitar tahun 2008,” paparnya.

Sejauh ini sambung dia, pihaknya belum menemui kendala yang berarti dalam pemungutan pajak daerah khususnya PKB dan BBNKB ini, karena pihaknya terus melakukan razia oleh UPTD di daerah-daerah untuk mengintesifkan pungutan pajak.

“Kita mengimbau pada wajib pajak, agar dapat melaksanakan kewajibannya membayar pajak, karena penerimaan dari pajak itu akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Sumsel, pengurusan pajak seperti PKB dan BBKB dapat dilakukan setiap Samsat kabupaten/kota di Sumsel,” pintanya.

Sementara itu, Kabid Simpatda (sistem informasi dan pengolahan pendapatan) Dispenda Provinsi Sumsel, Anwaruddin menambahkan, hingga tanggal 17 Desember 2010 lalu, target pajak daerah sudah mencapai 96,28 persen atau Rp1.156 Triliun dari target Rp1.201 Triliun “Dari realisasi ini yang dominan dari PKB dan BBNKB,” katanya.

Ia menjelaskan, untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) realisasinya sudah mencapai 97,95 persen atau dari target Rp402 Miliar sudah tercapai Rp394 Miliar Untuk BBNKB realisassinya Rp489 Miliar dari target 423 Miliar atau sudah over target mencapai 115,56 persen.

“Kita masih ada waktu beberapa hari lagi yaitu sekitar 10 hari lagi mencapai mengejar target PKB agar bisa sampai 100 persen karena baru sekitar 97 persen, mudah-mudahan itu tercapai bahkan kalau bisa over target, walaupun nanti tidak tercapai selisihnya tipis sekali hanya sekitar 2 persen,” jelasnya.

Jika dibandingkan tahun 2009 lalu kata dia, secara keseluruhan pajak tidak tersecapai tapi dari segi pajak PKB-nya saja sudah tercapai bahkan over, yaitu dari target Rp335 Miliar realisasinya Rp350 Miliar atau 104,31 persen, kalau BBNKB tidak tercapai yaitu dari target Rp 308 miliar tercapai Rp 261 miliar atau 84,75 persen.

Pematang Panggang Mencekam

Bentrok antar warga yang terjadi di Pematang Panggang dan Sungai Sidang, OKI dengan warga Wirabangun, Mesuji, Lampung tidak luput dari perhatian Kodam II Sriwijaya.

Bahkan Pangdam II Sriwijaya, Mayjen TNI Agus Gunaedi Pribadi menerjunkan intel untuk menyelidiki kasus ini.

Agus mengatakan, penyelidikan Kodam melalui intel tersebut semata-mata mengantisipasi terjadi bentrok kembali. Jika ada perkembangan mengancam, pihaknya berusaha mencari jalan tengah untuk mendamaikan kedua belah pihak.

“Selain intel yang kita sebar, satuan Babinsa juga kita libatkan. Dengan begitu, jika ada informasi yang darurat seperti akan terjadi penyerangan dapat segera ditanggulangi,” kata Agus ditemui usai

upacara Serah Terima Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Danrem 043/Gatam Dan Danrindam II/Swj di Mahkodam, Senin (29/11).

Terpisah, Kabid Humas Polda Sumsel, AKBP Sabarudin Ginting saat dikonfirmasi mengatakan, saat ini dua pleton personil Polda Sumsel masih berada di lokasi kejadian untuk melakukan pengamanan.

Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyerangan susulan maupun hal lainnya dapat diantisipasi dengan cepat.

“Satu pleton anggota Dalmas dan satu pleton anggota Brimob masih berada di lokasi kejadian untuk melakukan pengamanan sampai kondisi kondusif,” ujarnya. (mg1)